Sungailiat,Seputarindonesia.id – Fraksi PPP DPRD Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Kepulauan Bangka Belitung.
Upaya – upaya dimaksud di antaranya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang adil, penambahan sekolah – sekolah baru dan mendorong fasilitasi yang representatif bagi Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Sungailiat selaku delegasi pemerintah provinsi di tiap wilayah.
“Kami hari ini mengunjungi cabang dinas pendidikan bangka bersama pimpinan dan anggota fraksi PPP lainnya, dan kebetulan saya representasi dari dapil bangka memberikan perhatian khusus agar kekisruhan PPDB yang tejadi dalam hal zonasi bisa diantisipasi dan diminimalisir di penerimaan 2022,” harapnya usai berdiskusi dengan Kacabdin II Bangka beserta jajarannya, di Kantor Cabang Dinas Pendidikan II Bangka, Sungailiat. Kamis, 30 Desember 2021.
Sebagai tindak lanjut dari permasalahan di atas, pihaknya telah berkomitmen dengan dinas terkait untuk memnformasikan kebijakan yang bagus agar dapat diterima oleh masyarakat dan menimbulkan kekisruhan dan juga tidak menjadi beban bagi dinas pendidikan beserta kepala sekolah.
Lebih lanjut, berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD telah menyetujui penambahan unit sekolah di Sungailiat, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 yakni pada tahun 2021 ini sudah disepakati namun informasi terakhir terpaksa dianulir beralasan.
“Di tahun 2021, penambahan unit sekolah itu telah disepakati, namun terpaksa dianulir dikarenakan rencana itu belum masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), oleh karena mesti harus diperjuangkan bersama,”jelasnya.
Untuk itu, ia menjelaskan bahwa 4 anggota dewan dari fraksi PPP merupakan anggota badan anggaran diharapkan setelah menerima informasi mengenai kendala teknis ini dapat dipahami oleh para anggota. Dimana pada saat awal tahun 2022 akan segera dimasukkan ke RKPD dan menjadi program prioritas.
“Karena dapat informasi dari Kacabdin II (Hendry, S.AP) bahwasanya salahsatu syarat pendirian sekolah itu adalah sertefikat lahan harus berstatus clear and clean, sekarang kondisinya bagaimana kita punya sertefikat kalau ternyata dananya belum ada,”pungkasnya.
Selain itu, pihaknya mendorong Cabang Dinas Pendidikan agar dapat memiliki kantor yang lebih representatif, sebagai tindaklanjutnya ia akan membahas ini bersama Bakuda sehingga pembinaan dan pelatihan kepada guru – guru SMA lebih baik lagi.(Rd)
