SEPUTARINDONESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pihak Pemprov Babel dalam rangka membahas strategi efisiensi anggaran serta optimalisasi pendapatan daerah, di ruang Rapat Banggar DPRD Babel, Senin (05/05/25).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa dalam pembagian dana dari pusat, Negara memperoleh Rp590 miliar, dan Bangka Belitung mendapatkan alokasi sebesar 18 persen atau sekitar Rp100,6 miliar.
“Rp100 miliar pertama sudah disepakati penggunaannya, yakni untuk program pemutihan, pajak penggunaan air bawah tanah, serta pajak wajib pungut dari pembelian bahan bakar minyak bermotor,” jelas Didit.
Ia menambahkan, ke depan akan dilihat sejauh mana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat bekerja secara efektif. Inovasi dan strategi pemungutan pajak menjadi kunci untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Didit juga menyampaikan bahwa dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp273 miliar, sebesar Rp73 miliar telah berhasil dihimpun melalui pembahasan antara komisi DPRD dan mitra yang masuk dalam sistem royalti. Sementara itu, Rp200 miliar lainnya berasal dari kenaikan pendapatan royalti, di mana sebesar Rp106 miliar merupakan hasil peningkatan tersebut.
“Kenaikan royalti ini telah dikonfirmasi oleh Direktur Operasi PT Timah, yang menyampaikan bahwa insyaallah negara mendapatkan Rp590 miliar, dan Babel tetap mendapatkan 18 persen,” ungkap Didit.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp41,5 miliar diperoleh dari efisiensi biaya pelaksanaan Pilkada. Rinciannya, penghematan anggaran KPU sebesar Rp37 miliar dan Bawaslu sebesar Rp4,5 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp6 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada ulang.
“Untuk alokasi Pilkada ulang, Kabupaten Bangka mendapatkan Rp3,5 miliar dan Kota Pangkalpinang Rp2,5 miliar. Kenapa Kabupaten Bangka lebih besar? Karena secara geografis wilayahnya memang lebih luas,” pungkasnya.
