PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA – Sejumlah saran dan masukan, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), infrastruktur, stunting, kepegawaian serta sinergitas antara lembaga eksekutif dan legistatif menjadi poin utama yang di bahas pada kegiatan Silahturahmi dengan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD di Mahligai, Rumah Dinas Rabu (5/7/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu, Asisten Administrasi Umum Yunan Helmi, Ketua DPRD Prov. Kep. Babel Herman Suhadi, Wakil Ketua Beliadi beserta anggota DPRD lainnya.
Diungkapkan Pj Gubernur Suganda bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti berbagai persoalan dalam pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung.
“Karena pada prinsipnya, Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan eksekutif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi mitra kerja yang tidak dapat dipisahkan untuk membangun Kepulauan Bangka Belitung, utamanya bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, salah satu persoalan yang saat ini perlu diselesaikan dikatakannya yakni terkait PPDB sekarang, kita lihat bagaimana tingginya animo masyarakat untuk dapat bersekolah di sekolah negeri. Tapi terkendala dengan sistem zonasi, afirmasi, serta keterbatasan ruang kelas, dan tenaga pendidik.
Hal yang sama juga diungkapkan, Adet dari Fraksi PDIP bahwa dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait PPDB ini.
“Persoalan ini terjadi hampir di seluruh Babel ini, salah satu solusi yang kita tawarkan kemarin sewaktu pembahasan APBD tahun 2022 yang pelaksanaannya pada tahun ini kami usulkan untuk mendirikan SMA/SMK baru ini semua memang masih berproses,” ungkapnya.
Kemudian dikatakannya masalah zonasi ini perlu secepatnya ditindaklanjuti mengingat beberapa orangtua mengeluhkan karena perbedaan wilayah anak didik tidak dapat bersekolah di sekolah yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal mereka.
Diskusi mengenai permasalahan terkait PPDB ini pun disepakati beberapa solusi lain diantaranya, penambahan kelas, transparansi pengumuman nilai kelulusan, penambahan tenaga pendidik dan juga memberikan bantuan biaya kepada siswa yang membutuhkan untuk bersekolah di sekolah swasta.
Sementara mengenai infrastruktur, anggota dewan juga menyampaikan mengenai percepatan pembangunan jalan di beberapa wilayah khususnya pelebaran jalan dari Pangkalpinang menuju Muntok yang di nilai terlalu sempit sehingga seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu juga dengan pembangunan maupun perbaikan beberapa dermaga yang belum maksimal.
Terkait stunting, Pj. Gubernur dalam diskusi meminta sinergi semakin diperkuat mengingat saat dirinya turun langsung, ternyata masih banyak anak anak di Kep. Babel ini yang menderita stunting.
“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, agar pelaksanaan program kita tepat sasaran,” ungkapnya.
Untuk itu, pada akhir kegiatan dirinya berharap, kegiatan ini bisa menjadi kegiatan rutin mengingat dalam wadah ini eksekutif dan legistatif dapat berkoordinasi dan menyatukan persepsi untuk memajukan Negeri Serumpun Sebalai.
“Di sini kita berkoordinasi, menyatukan persepsi dalam menjalankan program program pembangunan Bangka Belitung lebih baik lagi,” pungkasnya.
