SEPUTARINDONESIA – Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemprov Babel selasa (11/2).
Dalam rapat kerja tersebut, Eddy Iskandar meminta BKPSDM untuk menjelaskan program kerja 2025 dan RKPD 2026, yang nantinya akan dibahas terkait efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Di kesempatan yang sama, ia juga meminta pengelolaan Pegawai Non-ASN (Honorer) dilakukan dengan teliti dan transparan, termasuk bagi pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN.
“Kami meminta pengelolaan Pegawai Non ASN (Honorer) dilakukan dengan teliti dan transparan, terutama bagi mereka yang tidak masuk dalam database BKN. BKPSDM harus bersikap terbuka dalam memberikan akses informasi kepada siapapun yang membutuhkan berkaitan dengan data Pegawai non ASN (Honorer), khususnya yang tidak masuk database BKN baik itu yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun maupun yang masa kerjanya belum 2 tahun.” Pesannya.
Lebih lanjut, ia juga meminta BKPSDM sigap dan konsisten terhadap pengelolaan data-data pegawai baik ASN dan non ASN. Hal Ini harus dilakukan dalam rangka mencegah upaya manipulasi dan kebocoran data, selain itu agar muncul cek dan ricek juga dari masyarakat, seperti kesempatan menyanggah dalam pendaftaran PPPK, sampai mencegah keinginan oknum-oknum untuk titip-menitip pegawai.
“Kami ingin proses ini dilakukan secara transparan dan fair, karena kita ingin kualitas pegawai kita yang kompeten.” Tegasnya.
BKPSDM sendiri melalui Kepalanya, Susanti, mengatakan pihaknya menyambut baik keinginan DPRD, Ia juga meminta dukungan dari DPRD dan mengajak jajaran staf untuk bergerak bersama mengawal keinginan DPRD ini.
