PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Forum Komunikasi bersama BPJS Kesehatan dalam rangka memperkuat strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Kegiatan ini dilangsungkan di Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Berlangsung pada (10/04/2025).
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, memimpin langsung rapat koordinasi tersebut yang dihadiri oleh perwakilan BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Bappeda, dan sejumlah OPD terkait. Pertemuan ini membahas penguatan layanan kesehatan melalui program BPJS dan penegasan pentingnya validasi data serta kesiapan anggaran.
“Yang utama adalah masyarakat dapat terlayani, kesehatannya menjadi prioritas,” tegas Unu dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kelancaran layanan, tetapi juga pada kesiapan administrasi dan anggaran agar kuota yang diminta BPJS bisa terpenuhi.
“Kami sudah meminta Sekda beserta jajaran terkait penganggaran. Jadi harus diprioritaskan anggarannya untuk memenuhi kuota yang oleh BPJS diminta sebagai persyaratan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Selain soal anggaran, Unu juga menekankan pentingnya ketepatan data sebagai dasar pelayanan. Ia mengakui bahwa data kemiskinan bersifat dinamis dan sering berubah, sehingga perlu koordinasi lintas sektor.
“Data ini berubah-ubah, terutama dari Dinas Sosial. Harus dikoordinasikan dengan Dukcapil, Bappeda, dan instansi lainnya agar Dinas Kesehatan bisa bekerja dengan data yang pasti,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan data bisa berimbas langsung pada penerimaan manfaat oleh masyarakat.
Jangan sampai data itu terlambat, nanti malah pas ke sana kartunya sudah tidak aktif atau dia tidak memenuhi syarat,” katanya.
Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan penganggaran secara bertahap untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap program BPJS. Namun, karena data yang tidak stabil, langkah antisipatif berupa cadangan dana dari CSR dan donasi juga mulai disiapkan.
“Kami harus menganggarkan cadangan dari CSR atau donasi, karena dimungkinkan,” ungkapnya.
Unu juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kondisi sosial lingkungan sekitar agar bantuan dapat tepat sasaran.
“Kalau ada tetangga miskin, kita harus antisipasi. Bahkan kita boleh mendonasi. Jadi dia sudah terjamin, tidak harus menunggu administrasi,” imbaunya.
Menanggapi persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran, ia menegaskan bahwa sistem data menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan.
“Kalau datanya valid, kita kan nggak bisa, kita by data, by name,” tutupnya. (Maulana).
