PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Pangkalpinang, Arnadi sebut masa kepemimpinan Maulan Aklil dan M. Sopian, tahun 2018-2023 kurang optimal dalam mengelola pendapatan asli daerah dan masih bergantung transfer pusat dan daerah, Senin (31/10/2022).
Hal itu ia ungkapkan saat membacakan pandangan fraksi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pangkalpinang. Pemerintah kota Pangkalpinang dan DPRD dalam rapat pembahasan nota keuangan dan Perda tentang APBD pun telah menyesuaikan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019
“Dalam catatan kami, dinamika pembahasan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya oleh sebab itu berkaitan dengan Perda tentang APBD dan nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2023 setelah melalui kecermatan dan pembahasan tepat,” ungkapnya
Dalam kesempatan ini fraksi PKS memberikan beberapa catatan sebagai berikut pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 925,876 miliar rupiah yang masih didominasi oleh dana transfer pusat yaitu sebesar 688,27 miliar atau 74% dari total pendapatan kemudian transfer antar daerah 62,200 miliar rupiah atau sebesar 6,72%.
“Sedangkan pendapatan asli daerah hanya sebesar 170,418 miliar atau sebesar 18,41% dari total pendapatan. kondisi ini menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer baik pusat maupun daerah sana tinggi mencapai 81,39%,” tegas Arnadi
Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi tinggi dan lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan lainnya untuk membiayai pembangunan kota Pangkalpinang yang kedua berkaitan dengan pendapatan asli daerah terutama pajak dan Retribusi
“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya sektor pajak daerah yang semakin hari semakin baik bahkan kami mencatat pendapatan sektor pajak Tahun 2022 per hari ini tanggal 31 Oktober 2022 sudah terealisasi sebesar 98,428 miliar rupiah atau sebesar 89,48% dari target 110 miliar,” sebutnya
Fraksi PKS melihat sampai 31 Desember 2022 target tersebut pasti tercapai artinya pajak daerah makin bisa ditingkatkan lagi walaupun dalamnya APBD Tahun 2022 2023 sudah ditarget lagi sebesar 14 miliar rupiah.
“Kami meminta kepada pemerintah kota Pangkalpinang dapat membuat terobosan terobosan yang lebih inovatif seperti misalnya kemudahan bagi wajib pajak dalam bentuk menunaikan kewajiban pajaknya seperti PBB, pemerintah dapat memjemput bola secara terjadwal dengan berkantor kelurahan agar masyarakat tidak terlalu jauh dalam membayar pajak bumi dan bangunan,” katanya
Arnadi juga mengaskan dalam hal retribusi yang semakin hari semakin menurun target 2022 sebesar 20,020 miliar ini ya jauh menurun dari target 2023 yang hanya sebesar 14,758 miliar rupiah.
“Kami meminta agar pemerintah Kota Pangkalpinang menghitung dengan cermat kebutuhan belajar publik gaidennya adalah Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). apalagi tahun 2023 ini tahun terakhir periode 2018-2023 jangan sampai belanja besar sejak tahun dianggap dan tidak memenuhi kebutuhan publik secara mikro yang berakibat gagalnya pencapaian makro sebagaimana yang tertuang dalamnya,” cetusnya
Selanjutnya ada beberapa catatan yang ingin sampaikan kepada pemerintah Kota Pangkalpinang yang pertama masalah banjir. Fraksi PKS meminta agar penanganan banjir di kota Pangkalpinang harus menjadi fokus utama.
“Fraksi PKS mendorong percepatan solusi permasalahan banjir pembangunan umum yang berfungsi sebagai alat segera dipercepat normalisasi dan revitalisasi drainase terutama di daerah langganan banjir harus diproritaskan,” ujarnya
Fraksi PKS juga menyinggung tentang pengadaan lahan tiap tahun dan cukup besar dan belanja Masjid Kubah timah mengapresiasi dan berterima kasih kepada Walikota Pangkalpinang yang telah membangun masjid kubah timah sebagai simbol keberagaman yang ada di Kota Pangkalpinang
“Kami meminta kepada opd terkait agar pelaksanaan pembangunan bisa selesai tepat waktu dan dilaksanakan secara transparan karena yang dibangun adalah sebuah masjid,” tutup Arnadi.(*)
