PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA – Setelah menunggu lebih dari empat tahun namun hingga kini ‘hilal’ terkait Tunjangan Hari Raya (THR) belum ada titik terang. Sejumlah Kepala Desa yang tergabung ke dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) asal Kabupaten Belitung melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meminta hak-hak nya untuk terus disuarakan. Senin, (17/4).
“Saya sudah 3 tahun menjabat tetapi hingga hari ini kami belum pernah mendapatkan yang namanya THR,” ujar Kades Prasetya, mewakili rekan-rekannya.
Selain berharap mendapatkan THR sebagaimana penyelenggara negara bahkan pekerja swasta pada umumnya, para penguasa level desa ini juga mengaku heran dengan nasib insentif yang sempat mereka terima dan nikmati di akhir tahun 2013 yang lalu namun sudah tak pernah “landing” lagi di rekening sejak awal tahun 2017.
Menyikapi aduan para Kades ini, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP menyatakan kekhawatiran nya dan siap membantu memperjuangkan.
“Jujur saya kaget dan heran karena baru mengetahui. Kita mengapresiasi tuntutan ini. Ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kalau dapur para Kades bermasalah jangan harap hasil pelayanan mereka akan maksimal. Ada ketidakhadiran negara untuk orang-orang yang dipercayakan mengurus masyarakat.” Ungkap Beliadi dengan nada khawatir.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyebutkan akan memberikan dukungan secara politis. Salah satunya adalah dengan bersurat dan membawa persoalan ini Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa.
“Adapun terkait THR akan kita sampaikan juga kepada Bapak PJ Gubernur.” Tambah Bang Bel.
Tampak hadir dalam rapat audiensi APDESI Kabupaten Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Mardin, S.Sos dari Komisi I selaku mitra Pemerintah Desa, Rudi Hartono,SE mewakili Komisi III serta perwakilan dari Dinas Sosial.
