PANGKALPINANG — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Kepulauan Bangka Belitung menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-II di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Kamis (17/4/2025).
Musda ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus mematangkan arah program kerja, termasuk dukungan terhadap program nasional Tiga Juta Rumah dan isu lingkungan di daerah.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang mendukung penuh pelaksanaan Musda dan berharap pengurus baru dapat membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.
“Kami dari Pemerintah Kota Pangkalpinang tentunya sangat mendukung kegiatan Musda pada pagi hari ini. Harapan kami, dengan terbentuknya kepengurusan baru nanti, sinergi dengan pemerintah kota bisa lebih ditingkatkan,” ujar Juhaini dalam sambutannya.
Juhaini juga menyinggung program nasional Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah per tahun. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.
“Melalui program ini, pemerintah ingin agar semua warga, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, bisa memiliki tempat tinggal sendiri,” jelasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan perumahan harus dibarengi dengan solusi atas dampak lingkungan, khususnya soal pengelolaan sampah.
“Kami melihat bahwa pembangunan perumahan akan menambah produksi sampah. Karena itu, kami berharap setiap perumahan bisa menyiapkan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) sendiri. Ini perlu menjadi perhatian dan bagian dari sinergi antara pengembang dan pemerintah,” tegas Juhaini.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat, mengapresiasi dukungan dari Pemkot Pangkalpinang. Menurutnya, Musda ini bukan hanya memilih pengurus baru, tetapi juga menjadi forum strategis untuk merumuskan program dan rekomendasi bagi pemerintah.
“Di samping pemilihan pengurus, kita juga mematangkan program-program dan rekomendasi kepada pemerintah tentang kondisi yang ada. Kalau di PI, kita punya program satu hektare satu kecamatan. Kita membangkitkan ekonomi lokal,” ungkap Barkah.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut bertujuan mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah.
“Kami ingin pembangunan yang merata dan berkeadilan. Itu yang akan kita bahas dalam Musda kali ini,” tambahnya.
Menanggapi isu sampah, Barkah menyatakan bahwa teknologi pemilahan sampah organik dan non-organik sudah diterapkan di sejumlah daerah dan bisa menjadi solusi di Bangka Belitung.
“Sekarang ini sudah ada teknologi untuk meminimalisir sampah. Pemerintah daerah bisa mulai dengan memisahkan sampah organik dan non-organik agar pengelolaannya lebih efektif,” jelasnya.
“Saya pikir teknologi itu bisa ditransfer ke sini. Masalah sampah memang terjadi di mana-mana, tapi kalau kita kelola dengan baik, sampah bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat,” sambung Barkah.
Barkah juga menekankan bahwa PI bukan sekadar organisasi developer, tetapi rumah besar yang merangkul seluruh ekosistem pembangunan.
“Kami bukan hanya developer. Kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam industri ini seperti kontraktor, produsen bahan bangunan, baja ringan, keramik, hingga broker untuk bersinergi,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi itu, Barkah berharap para pengembang bisa menghasilkan proyek pembangunan yang efisien dan terjangkau.
“Kita ingin pembangunan yang BMW: Berkualitas, Murah, dan Waktunya cepat. Itu yang sedang kami bangun bersama,” tandasnya.
