JAKARTA, SEPUTARINDONESIA.ID— Pemilihan Umum 2024 diharapkan tidak sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi wadah yang mempertemukan berbagai gagasan demi kemajuan bangsa dan negara.
Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) siap bekerjasama dengan stake holder kepemiluan, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Demikian disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa ketika berkunjung ke Gedung KPU RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi (23/6).
Selain Sekjen Mahmud Marhaba, ikut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Khalid Zabidi, Ketua Bidang Sekretariat Ari Rahman, dan Sekretaris Bidang Koordinasi Program Faisal Mahrawa, serta anggota Pokja Kepemiluan JMSI, Firman Mulyadi.
Teguh dan rombongan diterima Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat, serta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz.
“Kita belajar dari beberapa pemilu sejak 2014, terutama 2019, dimana hate speech atau ujaran kebencian juga hoax atau kabar bohong memenuhui ruang publik kita, menyebar menggunakan platform digital,” ujar Teguh.
Karena menggunakan platform yang sama, publik terkadang tidak bisa membedakan mana yang merupakan karya jurnalistik yang didiseminasi melalui platform digital, dan mana yang bukan.
Semestinya, sambung Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, media massa memberikan tempat yang lebih besar bagi berbagai persoalan penting yang patut dimasukkan dalam agenda pembicaraan elit di Pemilu 2024 nanti. Dia menyebutkan sejumlah isu yang penting seperti korupsi oligarki, energi baru dan terbarukan, recovery economy dan digital economy, serta isu geopolitik di mana kawasan Indo Pasifik menjadi salah satu arena pertarungan kekuatan-kekuatan global.
“Sudah cukup rasanya kita mendengarkan hiruk pikuk isu identitas dan SARA yang tidak konstruktif dan malah destruktif. Kini saatnya kita memberikan perhatian yang besar pada persoalan-persoalan ril yang tengah kita hadapi, bagi di lingkungan nasional, maupun regional dan global,” ujarnya lagi.
Pemilu yang Mengintegrasikan
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam mensukseskan Pemilu 2024. Apalagi, sambungnya, Pemilu 2024 akan sangat kolosal.
“Sebagai satu-satunya jalur konsitusional untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, pemilu pasti memiliki konflik,” katanya.
Namun demikian, konflik yang tidak dapat dihindarkan itu harus dikelola agar bermanfaat bagi keberlangsungan bangsa dan negara.
“KPU tetap komitmen bekerja agar kualitas pemilu semakin baik, dari sisi penyelenggaraan maupun tujuan,” katanya sambil berharap Pemilu 2024 dapat mengintegrasikan seluruh elemen bangsa.
Senada dengan itu, Anggota KPU August Mellaz menggarisbawahi nilai strategis pemilu sebagai instrumen yang mempersatukan.
“Ini memang kelihatannya naif, tapi kalau sudah ada komitmen itu, mestinya jalan,” ujar August sambil menambahkan, media massa termasuk yang berbasis digital memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan itu semua.
MoU Kepemiluan
Dalam pertemuan, Ketua Pokja Kepemiluan JMSI Khalid Zabidi melaporkan, JMSI telah merumuskan draft Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua lembaga yang apabila disepakati dapat dijadikan payung bagi Pengurus Daerah JMSI dalam kegiatan kepemiluan.
“Peran pemilu yang kita sepakati sebagai instrumen untuk memperkuat ikatan kebangsaan ini harus kita jadikan tema utama hingga resonansinya mencapai daerah-daerah,” ujar Khalid.
Draft MoU itu telah diserahkan kepada KPU untuk dibahas kembali secara internal oleh KPU sebelum ditandatangani di bulan Juli mendatang. (JMSI)
