BALI, SEPUTARINDONESIA – Arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri dalam pengadaan barang, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional, ditanggapi positif oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman.
Hal ini dikatakannya karena telah sejalan dengan upaya Pemprov Babel, yang saat ini sangat _concern_ dalam mendorong pemberdayaan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bumi Serumpun Sebalai.
“Ini sejalan dengan upaya kita untuk mendorong UMKM. Karena produk lokal yang dimaksud oleh Pak Presiden, salahsatunya adalah UMKM, termasuk produksi makanan,” jelasnya usai mendengar Arahan Presiden tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Provinsi Bali, Jumat, (25/3/22).
Untuk itu, Gubernur dalam waktu dekat akan melakukan rapat merespon hal itu. Ia ingin memastikan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Babel memakai 40 persen produk lokal.
“Kita akan mendukung, dan itu memang sudah kita lakukan. Produk-produk lokal kita saat ini sudah masuk dalam e-katalog lokal maupun e-katalog nasional, dengan harapan produk kita bisa digunakan oleh nasional, bahkan untuk kebutuhan ekspor luar negeri,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memberikan arahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN untuk menggunakan dana APBN, APBD, dan anggaran BUMN dalm belanja pangadaan produk dalam negeri.
Hal itu guna menjawab tantangan ketidakpastian global saat ini, yang mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi.
“Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa memacu _growth_ ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 (persen), BUMN-nya 0,4 (persen),” ucap Presiden.
Menurut Presiden, dengan mengganti produk impor dan membeli produk dalam negeri tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Maka ia menegaskan kepada kementerian/lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar, karena sebagian besar barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.
Presiden pun menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Selain itu, Presiden meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia.
Kemudian terkait dengan keluhan para pelaku UMKM mengenai sertifikat SNI, Presiden meminta kepada jajarannya untuk mempermudah perizinan SNI. Pihaknya juga mendorong agar UKM-UKM di daerah itu untuk segera masuk dalam ke e-Katalog sebanyak-banyaknya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan dihadiri oleh Para Gubernur/Kepala Daerah se-Indonesia.(*)
