SEPUTARINDONESIA. ID|PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat pembahasan RAPBD TA 2022 bersama dengan delapan mitra terkait, yakni sebanyak enam Dinas dan dua Biro.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, mengatakan, Pada hari sebelumnya, rabu (10/11/2021), Komisi II DPRD Babel telah melaksanakan rapat pembahasan bersama dinas Koperasi dan UMKM, Badan Keuangan Daerah (Bakuda) , dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
“Pembahasan dengan Biro perekonomian pembangunan sudah selesai, anggarannya sangat minim. kenapa sangat minim, hanya 400 juta lebih, sangat minim sekali” Pungkas, legislator Fraksi PDI-P Dapil Bangka Tengah, saat usai melaksanakan rapat pembahasan bersama Biro Perekonomian dan administrasi pembangunan, di ruang komisi II DPRD Babel, kamis (11/11/2021).
Dikatakannya, Sedangkan pembahasan dengan Biro Layanan Pengadaan pun telah selesai dilaksanakan, tak hanya itu, katanya, saat melakukan pembahasan bersama dengan Dinas Koperasi dan Umkm, plot anggarannya sekitar 13 miliar, dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar 8 miliar lebih dan belanja untuk publik sekitar 4 miliar lebih.
“4 miliar hanya untuk belanja publik, hanya 4 M, boleh dikatakan itu adalah kategori kecil. Nah, yang paling besar di mitra komisi II yaitu Bakuda sekitar 500 Miliar, karena disitu banyak bantuan-bantuan, bantuan keuangan termasuk untuk kabupaten/kota”, terangnya.
Lebih jauh ia menerangkan, untuk hari ini, kamis (11/11/2021) akan melakukan pembahasan bersama dengan Biro dan tiga dinas, yakni Biro perekonomian pembangunan, adapun tiga Dinas terkait, yakni Dinas kelautan perikanan (DKP), Dinas pariwisata, kebudayaan dan kepemudaan olahraga (Disparbudkepora) dan Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Babel.
” Untuk semuanya itu belum terjadi pemangkasan, kita cuma pengen mengetahui dulu di komisi. Untuk memfinalkan itu adalah di badan anggaran, karena kita saat ini mengalami defisit sekitar 500 lebih miliar”, ungkapnya.
“Jadi kami hanya sekedar mengetahui, mana rencana-rencana yang akan kami pangkas. intinya rapat pembahasan ini belum dilakukan pemangkasan apapun”, pungkasnya.
Namun, ia meyakini bahwa pada saat di rapat anggaran nanti, anggaran yang tidak menyentuh masyarakat atau tidak prioritas, akan dilakukan pemangkasan, sehingga defisit dapat teratasi.
Menurutnya, target dari 500 miliar, setidaknya target yang akan dilakukan pemangkasan kurang lebih sekitar 300 miliar lebih, maka dari itu, katanya, butuh kehati-hatian dari pihaknya untuk melakukan pemangkasan anggaran tersebut.
“Karena syarat batas maksimal defisit itu 6 persen dari pagu APBD, nah, kita sudah melebihi. Imbangnya nanti defisit diangka seratus lebih miliar, diasumsikan di anggaran perubahan nantinya bisa ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun ini, kita kan belum tahu Silpa tahun ini berapa”, pungkasnya.(*)
