PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin menilai rapat koordinasi evaluasi dan tidak lanjut aksi afirmasi pengunaan dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang di gelar secara virtual oleh Pemerintah Pusat sangat penting, karena Babel akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat Menteri Pembangunan anggota G20 yang di gelar di Belitung, Rabu (18/05/22).
“Bagus rapatnya, semangat pengunaan produk dalam negeri pasti kita dukung,kita juga akan jadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia yang akan di gelar di Belitung,” ujar Pj Gubernur Babel.
Untuk itu, melalui rapat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) dapat melakukan tindakan positif untuk mengembangkan pelaku usaha yang ada, sehingga produknya digemari oleh masyarakat secara global.
Rakor yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) RI Luhut Binsar Pandjaitan sesuai arahan Presiden dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 bahwa percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro,usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.
“Saat ini baru 44 pemda atau 8,1 persen yang telah menayangkan produk dalam e-katalog
lokal dengan total produk tayang sebanyak 22.614 produk dan 21 pemda yang aktif bertransaksi dengan e-katalog lokal,” ungkap Menkomarves Luhut.
Kendala utama optimalisasi e-katalog lokal menurutnya pada aspek pelaku usaha, kelembagaan, teknologi, SDM, penguna/user, penata pasar, dan keuangan. Arahan Presiden dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 kepada pimpinan K/L pemda agar:
1. Melakukan kontrak belanja PDN melalui e-katalog minimal 40 persen pada akhir tahun 2022;
2. Mengurangi pembelian produk impor pada pengadaan barang/ jasa serta melakukan pengawasan di lapangan;
3. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan percepatan pendaftaran peserta penayangan produk dalam negeri (PDN) di e-katalog dan toko daring dengan target 1 juta produk di akhir tahun 2022;
4. Membentuk tim program peningkatan pengunaan produk dalam negeri (P3DN), mengelola katalog lokal dan sektoral dan mengunakan transaksi non tunai;
5. Mengintegrasikan sistem basis data untuk memperbaiki ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kegiatan ini di oleh para menteri terkait, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, BPKP RI, dan undangan lainnya.
