SEPUTARINDONESIA.ID|BADAU – Guna menyerap aspirasi masyarakat desa ibul kecamatan badau, anggota DPRD provinsi kepulauan bangka belitung, Rudi Hartono politisi demokrat gelar reses tahun sidang III masa sidang I tahun 2021 yang dilaksanakan di aula kantor desa ibul, rabu (13/10) malam.
Sambutan hangat dari kepala desa ibul dedi hendri serta perangkatnya termasuk BPD, kepala dusun, ketua RT juga tokoh pemudaan dan tokoh masyarakat, guna menyampaikan aspirasi kepada Rudi Hartono anggota DPRD provinsi kepulauan bangka belitung dalam kegiatan reses tersebut.
Rudi Hartono Anggota DPRD provinsi bangka belitung dapil belitung dan belitung timur mengapresiasi dan mengucapkan Terima kasih atas antusias warga yang datang pada kegiataan resesnya.
“Semoga dengan kedatangan saya disini bisa menerima aspirasi yang disampaikan dan tolong disampaikan aspirasinya yang berhubungan langsung dengan kewenangan Provinsi, biar nanti bisa masuk kesalah satu Pokok pikiran (Pokir) kami DPRD “, terangnya, didepan peserta reses.
Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh peserta reses yakni terkait peningkatan jalan seperti drainase/siring, pelebaran jalan, pengaspalan jalan yang belum diaspal, bidang pertanian yakni belum adanya pabrik tapioka untuk menampung hasil panen singkong kasesa petani, juga terkait sertifikat lahan transmigrasi yang sampai sekarang belum diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
Rudi hartono menyampaikan terkait drainase dan peningkatan jalan di dusun bukit ibul yang menjadi aspirasi warga bukit ibul yang saat ini jalan tersebut merupakan jalan kabupaten dan menjadi wewenang kabupaten hal ini akan dikordinasikan ke pihak di kabupaten belitung.
“Terkait sertifikat lahan transmigrasi, pihak desa harus membuat tata ruang terkait wilayahnya untuk di ajukan ke pemerintah kabupaten biar masuk ke RTRW kabupaten sehingga keinginan masyarakat terwujud”, sarannya.
Mursitah kepala dusun bukit ibul menyampaikan aspirasi terkait drainase didusun yang berada di dusun setempat, yang hingga sekarang belum terwujud.
Sebab, katanya, sebagai daerah wisata sarana penunjang yakni pengaspalan jalan, selain itu, katanya, dimana masyarakat didaerah tersebut mayoritas berfrofesi sebagai petani,
“Mayoritas bekerja dibidang persawahan tapi sampai sekarang masyarakat belum memiliki sertifikat lahan. Sebelumnya, pada tahun 1997 masyarakat telah mengaspirasikan terkait sertifikat lahan transmigrasi yang sampai sekarang belum terbit”, terangnya.
Budi jaya dari dinas kehutan provinsi kepulauan bangka belitung, mengenai pabrik pengelola singkong kasesa itu merupakan pabrik yang besar, jadi pasokan singkong harus memenuhi kuota pabrik tersebut, kalau tidak bisa memenuhi kebutjhan pabrik tersebut kemungkinan besar tidak bisa terwujud,
Budi menyarankan kepada masyarakat untuk segera beralih kepada tanam tumbuh yang produktif seperti cabe, daun sop, dan lain-lainya yang masa panennya cepat dan tidak membutuhkan pabrik.
Nazar selaku ketua BPD desa Ibul menyampaikan bahwa masyarakat tidak meminta ganti rugi terhadap lahan yang digunakan untuk pelebaran jalan tersebut.
“kami akan memperjuangkan pelebaran jalan desa ibul, kalau tidak dapat menggunakan dana apbd dan akan diusahakan menggunakan dana DAK.”, pungkasnya.
