PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA.Id- Organisasi pers yakni AJI, PWI, dan IJTI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi damai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Selasa, 21 Mei 2024.
Nampak terlihat tidak satupun anggota DPRD yang menyambut aksi tersebut dan hanya diterima oleh ASN DPRD Babel dan kepolisian daerah Babel.
Dikonfirmasi terkait kosongnya Anggota DPRD Babel ini, Kasubag Umum dan Keuangan DPRD Babel, Dedy Apriandy mengaku seluruh anggota yang tergabung dalam alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi, panitia khusus (pansus) sedang dinas luar daerah.
“Semuanya kosong bang, AKD semuanya dinas luar daerah,” kata Dedy.
Aksi yang dilakukan puluhan jurnalis ini terkait penolakan Rancangan Undang undang (RUU) Penyiaran yang saat ini masih digodok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikhawatirkan bisa membelenggu kebebasan Pers di Indonesia.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pangkalpinang, Barlyanto dalam kesempatan itu menyampaikan, mencermati draf RUU Penyiaran (versi Maret 2024), maka AJI menolak draf RUU ini karena banyak pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi dan HAM.
“Seperti ancaman kebebasan pers lewat larangan jurnalisme investigasi dan ambil alih wewenang Dewan Pers oleh KPI (Pasal 42 dan Pasal 50B ayat 2c),” jelas Barlyanto.
Selain itu, kewenangan KPI untuk melakukan penyensoran dan pembredelan konten di media sosial. Hal ini akan mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet.
Konten siaran di internet wajib patuh pada Standar Isi Siaran (SIS) yang mengancam kebebasan Pers dan melanggar prinsip-prinsip HAM (Pasal-pasal 34 sampai 36).
“Oleh sebab itu, kami dari AJI Kota Pangkalpinang menolak RUU Penyiaran ini, karena selain diskriminatif, juga akan menghambat beberapa ekspresi Pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya. (Renaldi).
