SEPUTARINDONESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah catatan penting terutama terkait dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Partai PKS, Dody Kusdian, menyampaikan sejumlah poin krusial usai rapat. Menurutnya, LKPJ ini diharapkan menjadi entry point bagi Gubernur terpilih yang akan dilantik pada hari ini untuk melakukan perbaikan signifikan dalam kinerja Pemprov Babel.
“Kita berharap LKPJ ini menjadi bahan bagi Gubernur terpilih untuk mencatat dan membereskan berbagai persoalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, bila perlu, ada OPD yang harus dirombak dan diperbaiki,” ujarnya, Kamis (17/04/25).
Salah satu sorotan utama adalah sektor pariwisata yang dinilai belum optimal karena masih berada di bawah naungan empat urusan penting, yaitu Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
Dody menilai, penggabungan ini menghambat pengembangan pariwisata secara maksimal di Bangka Belitung. Lebih lanjut, Dody menyoroti beberapa catatan dari komisi – komisi lain di DPRD yang dirangkum dalam LKPJ. Catatan – catatan tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi penyelenggara dan eksekutif daerah untuk melakukan perbaikan.
“Kita baru sampai tahap rekomendasi. Output kita belum bisa lebih kuat dari itu. Namun, jika ada indikasi pidana, kita bisa meneruskannya kepada pihak terkait,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga menyinggung anggaran tahun 2024 yang sudah berjalan. Salah satu catatan penting adalah terkait dengan bonus atlet berprestasi (Adlic) yang dijanjikan pada tahun 2024. DPRD meminta agar anggaran untuk bonus tersebut dialokasikan pada tahun 2025 agar janji pemerintah provinsi kepada para atlet dapat terealisasi.
Isu lain yang mencuat adalah janji kampanye Gubernur terkait dengan BPJS Kesehatan untuk masyarakat. DPRD menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan yang jelas dan melakukan efisiensi anggaran, termasuk potensi peninjauan kembali Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita harus mencari sumber pendanaan BPJS Kesehatan dan melihat pos anggaran mana yang bisa dihemat. Salah satunya mungkin terkait dengan TPP ASN,” pungkasnya.
