PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA –Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fadillah Sabri membuka Rapat konsolidasi pra kerja serta pembekalan kepengurusan Forum DAS priode 2022-2026 pada Rabu (26/01/2022) di gedung pertemuan Unmuh Babel.
“Ini merupakan rapat pra kerja kepengurusan yang baru, dan sembari menunggu pelantikan yang insyaAllah akan kita lakukan bulan depan maka kita perlu melakukan konsolidasi, dan kedepan kita akan membuat Fordas ini menjadi lebih baik. Oleh karna itu kami mengundang Prof. Asdak selaku ketua fordas nasional untuk memberikan pemahaman kepada kepengurusan yang baru,” ujarnya.
Terkait rencana kerja Fordas dalam waktu dekat, ia mengungkapkan Fordas Babel akan melakukan konsolidasi dan silaturrahmi ke Forkopimda dan para stackholder.
“Setelah pelantikan ini kita akan lakukan konsolidasi internal, kemudian terkait isu tentang tambang ilegal, itu akan kita jadikan bahan masukan untuk penataan organisasi, penguatan organisasi dan eksistensi organisasi. Oleh karna itu dalam waktu dekat ini kita akan silaturhmi dengan forkopimda Babel yakni gubernur, kapolda, korem dan semua stackholder termasuk Bumn,” ungkapnya.
“Dan untuk jangka panjang nya, kita akan lakukan kajian kajian yang strategis yang harus dikeluarkan oleh Fordas, sehingga fordas kedepan bisa menjadi mitra strategis sebagaimana tujuan dibentuknya fordas yaitu mengawal, memberikan masukan kepemerintah daerah dalam pengelolaan aliran dan sungai,” tambahnya.
Saat disinggung apa yang menjadi peran serta Forum DAS Babel melihat kondisi pertambangan saat ini, ia mengungkapkan jikalau Fordas berharap masyarakat tetap mengikuti aturan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Fordas itu bukan lembaga tekhnis, dan kita tetap melakukan upaya pehamahan kepada masyarakat, bagaiamna penambangan yang benar yang berkesesuaian dengan aturan, dan itu diturunkan dengan Peraturan daerah dan Peraturan Pemerintah. Ikuti aja regulasi itu dan yang menjadi masalahkan adalah penambang penambang liar ini yang mereka tidak memilik izin, merusak dan sebagainya. Saya optimis, kalau kita duduk bersama dan bangun komunikasi dan kita jangan dengan adu otot tapi adu otak itu yang harus digaris bawahi,” tegas Rektor Unmuh tersebut.
Sementara itu, ketua II Forum DAS Nasional Prof.Chay Asdak, M.Sc, Ph.D mengungkapkan, jikalau rencana pengelolaan DAS yang sudah dibuat harus bisa terintegrasi dengan dokumen formal lainnya.
“Jadi intinya adalah selama ini rencana pengolaan das yang sudah dibuat itu tidak dilaksanakan dilapangan, untuk rencana pengelolaan das yang sudah dibuat, yang salah satunya melibatkan fordas, termasuk dibabel ini, untuk bisa dilaksanakan maka rencana aksi prioritasnya harus bisa terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam dokumen dokumen formal lainnya.
Utamanya adalah rencana tata ruang RJTR Turunannya rencana pembangunan jangka menengah daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota dan termasuk rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES), termasuk kelipatan bumdes dan seterusnya, kami dari pusat pusat telah membuatkan panduannya. mudah-mudahan bisa diuji coba di salah satu Desa karena pendekatannya lebih mudah itu adalah pada level yang bawah,” pungkasnya.
Penulis : Renaldi
Editor : Redaksi
