SEPUTARINDONESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Rabu (14/05/25).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal strategis terkait pelaksanaan pendidikan dibahas secara terbuka, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung rencana kebijakan penghapusan IPP secara penuh.
Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Didit Srigusjaya menyampaikan perlunya perencanaan yang matang agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian dan penyesuaian anggaran secara komprehensif,” tegas Didit.
Dalam kesempatan yang sama Pj Sekretaris Daerah Prov. Kep. Babel, Fery Afriyanto menyampaikan audiensi ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pendidikan yang inklusif dan bebas pungutan, serta menjadi langkah awal untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan sekitar Rp 23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi penggajian tenaga honor. Dana ini berasal dari APBN dan APBD, dan penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
