PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA.Id– Menanggapi keputusan Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk menghentikan penanganan dugaan politik uang dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, Ketua Rumah Aspirasi Kotak Kosong Kota Pangkalpinang, Eka Mulya Putra, menyampaikan keberatan keras. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan ketidakkonsistenan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.
“Kalau memang unsur tindak pidana tidak terpenuhi, mengapa temuan ini sejak awal dianggap layak untuk dijadikan kasus oleh Bawaslu? Ini adalah pertanyaan besar yang belum terjawab,” ujar Eka.
Eka juga mempertanyakan alasan penghentian penanganan kasus ini hanya karena pihak terlapor tidak hadir dalam proses pemeriksaan, meskipun Bawaslu telah menghubungi mereka baik secara langsung maupun melalui surat.
“Alasan ini sangat tidak masuk akal. Bukankah keberadaan tim Gakkumdu, yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian, seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi situasi seperti ini? Jika terlapor tidak hadir, apakah berarti kasusnya bisa begitu saja dihentikan? Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari Bawaslu Pangkalpinang dalam menangani kasus ini,” tegasnya.
Eka juga menyoroti pengalaman buruk pihaknya selama berinteraksi dengan Bawaslu. Ia mengungkapkan bahwa beberapa aduan yang mereka sampaikan tidak pernah diregistrasi oleh Bawaslu, dan baru setelah adanya aksi unjuk rasa, laporan mengenai dugaan politik uang ini tiba-tiba diumumkan sebagai temuan. Namun, ironisnya, temuan tersebut justru dimentahkan oleh Bawaslu sendiri.
“Jujur, kami sudah tidak lagi percaya pada komisioner Bawaslu Pangkalpinang. Kami melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Eka dengan tegas.
Ia memastikan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sebagai langkah konkret, Rumah Aspirasi Kotak Kosong telah menunjuk pengacara terkemuka Bangka Belitung, Andi Kusuma & Associates, untuk menangani laporan ini.
“Ini bukan hanya soal penghentian kasus, tetapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya independen dan berintegritas. Kami akan terus memperjuangkan kebenaran ini hingga tuntas,” ujar Eka.
Eka Mulya Putra juga menyampaikan bahwa langkah hukum yang akan mereka ambil tidak hanya berhenti pada pelaporan ke DKPP RI. Rumah Aspirasi Kotak Kosong Kota Pangkalpinang berencana untuk menggandeng elemen masyarakat, aktivis, dan organisasi lainnya guna mendorong evaluasi total terhadap kinerja Bawaslu Pangkalpinang.
“Kami akan membangun koalisi masyarakat sipil untuk mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dari Bawaslu.
Menurutnya, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Kota Pangkalpinang jika tidak diselesaikan dengan benar. “Bagaimana masyarakat bisa percaya pada proses pemilu jika pengawasnya sendiri terlihat tidak serius menangani pelanggaran? Hal ini juga bisa melemahkan semangat perjuangan demokrasi yang sedang kami usung bersama relawan dan pendukung Kotak Kosong,” tambahnya.
Eka juga mengingatkan bahwa dugaan politik uang adalah ancaman serius terhadap integritas pemilu. Ia berharap DKPP RI akan menindaklanjuti laporan mereka secara tegas, tanpa kompromi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Perlawanan ini bukan hanya tentang kemenangan Kotak Kosong, tetapi juga tentang memastikan keadilan ditegakkan dan pelanggaran pemilu tidak diabaikan,” ujar Eka dengan penuh keyakinan.
Sebagai penutup, Eka mengimbau seluruh warga Kota Pangkalpinang untuk tetap menjaga semangat dan terus mengawasi setiap proses pemilu. Ia mengingatkan bahwa demokrasi adalah milik rakyat, dan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaganya.
“Kami tidak sendiri. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Mari kita pastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan tidak dinodai oleh praktik-praktik curang,” tutupnya.
