SUNGAILIAT, SEPUTARINDONESIA — DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka atas laporan pertanggung jawaban Bupati Bangka tahun anggaran 2021 dan penyampaian 3 Raperda usulan Bupati Bangka, Selasa (26/4).
Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar, S.IP. menyampailan bahwa LKPJ Bupati Bangka tahun anggaran 2021 yang disampaikan tanggal 28 Maret 2022 telah ditindak lanjuti dengan dibentuknya Pansus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV untuk
melakukan pembahasan dan monitoring terhadap LKPJ tersebut.
“Berdasarkan hasil pembahasan Pansus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV telah merumuskan dan penetapan rekomendasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangka, dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten bangka, akan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” ungkap Iskandar.
Iskandar Melanjutkan, dalam penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau kebijakan strategis kepala daerah dan mengetahui isi rekomendasi tersebut maka telah disusun rekomendasi tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati Bangka.
“Agenda selanjutnya penyampaian 3 raperda, raperda tersebut merupakan raperda usulan dari bupati bangka yang ditetapkan dalam Propemperda kabupaten bangka tahun 2022. Adapun raperda tersebut, raperda tentang penyelenggaraan teknologi dan informasi komunikasi, raperda penyelenggaraan kabupaten layak anak, dan raperda pengelolaan dan penyelengaraan tempat untuk pelelangan ikan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bangka saat menyampaikan sambutannya mengapresiasi kepada DPRD Kabupaten Bangka khususnya pansus LKPJ yang telah melakukan pembahasan LKPJ tersebut, pada akhirnya dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi dan juga catatan strategis sebagai bahan dalam penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bangka pada masa yang akan datang.
“Terhadap beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan tadi tentunya akan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. serta peningkatan pada pelayanan kepada masyarakat dikabupaten Bangka, dan selanjutnya langsung akan memerintahkan kepada para kepala OPD agar segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan atau perbaikan secara langsung dan menyeluruh, sehingga untuk penyelesaian rekomendasi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar,” kata Bupati Bangka.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan 3 Raperda yang diusulkan yaitu,
Raperda tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi disusun dalam rangka melaksanakan amanat dalam undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 1
tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berwenang lakukan pengelolaan informasi publik, pengelolaan nama domain dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selanjutnya, Raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak disusun dalam rangka untuk melindungi dan memenuhi hak anak secara sistematis melalui pengaturan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap anak,
“karena anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan secara wajar sesuai harkat martabat manusia. serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa” Tutur Bupati Bangka.
Rapat paripurna dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Forkopimda Kabuapten Bangka, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Setwan (Erry Gusnawan).
Penulis: Refando
