BELITUNG, SEPUTARINDONESIA- Dalam mengevaluasi tata cara dan metode pelaksanaan forum warga Bawaslu Kabupaten/Kota sekaligus melakukan peningkatan kualitas pengawas pemilu dalam melakukan sosialisasi dan pengembangan gerakan pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Warga Tahun 2022.
Kegiatan dihadiri oleh komisioner Bawaslu beserta Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta narasumber dari Pemerhati Pemilu dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), di Tanjungpandan, Selasa (13/12/22).
Narasumber pertama yakni di isi Anggota Bawaslu Babel yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Dewi Rusmala. Ia menyampaikan sedari awal kegiatan ini merupakan suatu hal yang menarik. Dengan memberikan pendidikan politik ke masyarakat yang utuh sampai ke bawah, harapannya di tahun 2023 mendatang kegiatan ini dapat diperbanyak.
“Mengingat akan ada rekrutmen pengawas ad-hoc, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) juga bisa disandingkan ke forum warga agar bisa melihat kader untuk mengisi posisi pengawas adhoc kita, PKD dan PTPS di masing-masing daerah yang menjadi ujung tombak pemilu nanti,” ujarnya.
Sementara itu, komisioner bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Sahirin dalam arahannya menyampaikan jika sosialisasi ini meski tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat.
“Hari ini kita sudah melakukan pencegahan dengan sosialisasi kepada semua kelompok strategis, kedepannya kita akan lakukan terhadap siapa saja berpotensi melakukan pelanggaran pemilu, harus menjaga netralitas, kita akan jadikan sebagai objek sosialisasi, dengan tidak hanya sosialisasi yang mengandalkan tatap muka tapi juga melalui video pendidikan politik untuk pencegahan pelanggaran pemilu di sarana publikasi lembaga,” jelas mantan Komisioner Bawaslu Basel tersebut.
Dirinya juga mengapresiasi pola koordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota dn mengajak jajaran untuk bersama melakukan penguatan SDM di tingkat kecamatan agar mencegah potensi masyarakat yang tidak terlayani dalam hal daftar pemilih seprti penyandang disabilitas.
Selanjutnya dikatakan narasumber dari pemerhati pemilu Yosep Yusdiana, terkait Strategi Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan dari JPPR, Dian Paramita terkait Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif.
Output dari kegiatan har ini yaitu adanya peningkatan upaya pencegahan dan meminimalisir potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. (*)
