PANGKALPINANG, SEPUTARINDONESIA – Memasuki pertengahan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel), kembali mencetak prestasi. Negeri Serumpun Sebalai menjadi salah satu provinsi yang menerima penghargaan realisasi APBD tertinggi tahun 2021.
Pemprov. Babel berada di peringkat kedua sebagai pemerintah daerah dengan realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 Kategori Provinsi. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Bakuda Rahmad Dalu di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, merasa bahagia atas capaian ini. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait terhadap realisasi PAD, sehingga menempatkan Babel sebagai provinsi kedua terbaik. Dirinya berpesan agar penghargaan ini menjadi motivasi lebih kedepannya, sehingga PAD semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel Haris mengatakan, pada tahun 2021, PAD Pemprov. Babel melampaui target yang sudah ditetapkan yakni menjadi 114 persen, atau setelah Bengkulu. Sementara, untuk tiga provinsi lainnya di bawah Babel yaitu Gorontalo, Papua, dan Jawa Barat.
“Alhamdulillah pada hari ini, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Keuangan Daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi. Untuk provinsi kita dalam kategori tersebut mendapatkan penghargaan nomor dua tertinggi peningkatan PAD,” ujar haris, saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Dirinya juga mengatakan, dengan diraihnya penghargaan ini, ke depan harus lebih lebih, dengan semangat yang lebih baik pula. Terutama kata Haris, dalam mengejar potensi pajak yang selama ini masih banyak yang belum tergali, seperti PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi.
“Kami mohon bantuan, mohon dukungan dari seluruh stakeholder terutama perangkat daerah pengampu distribusi daerah, untuk bersama-sama, ayo kita gali, kita kejar target itu. Alhamdulillah apabila bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan,” katanya.
Ia menambahkan, untuk PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kemudian Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pihaknya saat ini menggandeng pihak Polda Babel, dengan membentuk Satgas Optimalisasi Pajak yang kemudian bekerja selama program pemutihan yang berjalan dua bulan, sampai akhir Juli.
“Kita akan mencoba menggali terutama kepada warga masyarakat yang masih menunggak dari sisi pembayaran. Yang akan kita lakukan adalah pertama sosialisasi, kemudian berikutnya adalah kita bersama-sama pihak Polda mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Karena salah satu yang menjadi kendala masyarakat dalam keengganan membayar pajak, itu adalah tempatnya jauh,” jelasnya lagi.
Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalisasikan program yang sudah ada seperti Samsat Keliling, Samsat Setempoh, kemudian pelayanan pajak ke perkebunan, pelayanan kepada masyarakat di tempat keramaian. Haris juga mengapresiasi teman-teman yang bertugas di Samsat (UPT Bakuda se-Babel), yang telah bekerja keras mengejar pendapatan daerah ini.
“Karena kunci dari jalannya roda pemerintah provinsi ini adalah dari ketersediaan anggaran. Kalau kita ada anggaran, kita bisa membuat program apapun,” katanya.
