Home / Bangka Belitung / Berita / Headline / Sosial

Kamis, 26 September 2024 - 21:37 WIB

2.000 Rumah Tangga Tidak Mampu di Babel Terima Bantuan Sambung Listrik Gratis dari Pemerintah

BANGKA BARAT, SEPUTARINDONESIA.Id- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinergi dengan Komisi VII DPR RI menargetkan 2.000 rumah tangga tidak mampu di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan menerima bantuan pasang baru listrik (BPBL) tahun anggaran 2024. Untuk tahap awal, program ini akan disambungkan kepada 1.674 rumah tangga di Provinsi Babel.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Humas dan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Pandu Satria Jati dalam acara Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Babel, Kamis (26/09/2024).

Program BPBL yang telah berlangsung sejak tahun 2022 ini dilanjutkan kembali di tahun 2024 dengan target 150.000 rumah tangga yang tersebar di 36 Provinsi se-Indonesia.

“Program BPBL hadir diharapkan dapat membawa multiplier effect pada upaya meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga,” ujar Pandu.

Ia menegaskan, bahwa melalui bantuan listrik gratis kepada masyarakat diharapakan sudah tidak ada lagi sambungan listrik ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga. Perlu diketahui, sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan seperti tidak dipasang oleh badan usaha yang terakrediasi dan tenaga teknik yang tersertifikasi tentu sangat berbahaya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi BPBL sebagai program yang dapat dirasakan langsung dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak hanya DPR RI, Kementerian ESDM dan PLN yang terlibat dalam program BPBL ini, tetapi yang tidak kalah penting yaitu para Kepala Desa yang ikut berpartisipasi dalam pendataan sehingga program BPBL ini menjadi lebih tepat sasaran,” ungkap Bambang.

Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Nimrod Gordon menambahkan, PLN berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal sinergi untuk melakukan perluasan dan pengembangan kerjasama lainnya yang memungkinkan pemanfaatan potensi bisnis dalam ekosistem listrik. PLN yakin Program BPBL 2024 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami akan terus berkomitmen penuh dalam pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.

Ristinawati (37 tahun) dan Suparman (72 tahun), dua rumah tangga penerima manfaat BPBL di Desa Benteng Kota mengaku terbantu dengan adanya program ini.

“Alhamdullilah, saya senang banget karena sudah punya listrik sendiri saya bisa masak nasi pakai alat masak nasi listrik, syukur-syukur kalau ada rejeki mau beli kipas angin supaya enggak kepanasaan lagi.” ungkap Ristinawati.

“Terima kasih banyak, sekarang rumah bapak sudah terang, semoga kakek bisa punya pompa air” ucap Suparman.

Mereka mengaku, selama ini mendapatkan aliran listrik dengan menyalur dari rumah tetangganya dengan membayar seikhlasnya. Program BPBL telah membantu meringankan hidup mereka. (JG)

Share :

Baca Juga

Bangka Belitung

Ketua Bawaslu Babel Osykar: Tolak Kampanye  di Media Massa Sebelum 21 Januari 2024

Bangka Belitung

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi Dukung Penyetaraan Jabatan ASN Pemprov Bangka Belitung

Bangka Belitung

Gubernur: Jangan Ada Kata Lelah Memberi Pelayanan kepada Masyarakat

Berita

DMI PGK Inisiasi Shalat Ghaib Untuk Mendiang Emmeril Anak Sulung Gubernur Jawa Barat

Berita

400 Lebih Pecinta Vespa Serbu Alun-alun Kota Koba Dalam Gelaran Vespa Bateng Day 2022

Bangka Belitung

Pj Gubernur Safrizal : Apresiasi Pangkalpinang Raih Juara di Kejurnas Olahraga 2024

Bangka Belitung

Atlet Pertina Bateng Buktikan Ketangguhan di Ajang Lampung Boxing Kompetition, Nandar: Alhamdulillah Bisa ke Final

Headline

Naziarto Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden